Paripurna AKD, Fraksi PDI Perjuangan Ambil Sikap Jadi Oposisi

Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mengambil sikap menjadi Fraksi oposisi. Pernyataan tersebut tertuang dalam surat resmi Fraksi PDI Perjuangan saat sidang paripurna tentang penyampaian hasil pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) setempat, Selasa (25/1/2022) di ruang sidang paripurna kantor DPRD setempat.

Dalam surat resmi yang dibacakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamteng, Lambok Nainggolan menyatakan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mundur dari Jabatan Wakil Ketua Komisi II dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lamteng. “Sesuai dengan hasil pemilihan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Lampung Tengah yang telah dibacakan pada sidang paripurna hari ini, maka pada hari ini Fraksi PDI Perjuangan Menyampaikan kepada Ketua DPRD Lampung Tengah bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung Tengah menyatakan mundur dari jabatan Wakil Ketua Komisi II dan Wakil Ketua Bapemperda DPRD Lampung Tengah,” ujarnya.

Saat ditanya alasan mengambil sikap tersebut, Lambok menjelaskan bahwa untuk tahun ini Fraksi PDI Perjuangan perlu mengambil sikap bahwa dalam setiap pemerintahan itu memang tetap harus ada sebuah fraksi yang berdiri menjadi oposisi. Tujuannya adalah supaya penyelenggaraan pemerintah ini bisa lebih terkontrol. Karena jika tidak ada kontrol dikhawatirkan nanti seluruh proses pembangunan tidak terakomodir kepentingan yang sifatnya berkeadilan yang berasal dari aspirasi masyarakat sesuai undang-undang.

“Kami ingin memaksimalkan fungsi kami sebagai kontrol agar pemerintahan ini bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan harapan rakyat,” ungkapnya.

Jadi sesuai rapat kemarin, di enam AKD yakni Komisi I, II, III, dan IV serta Bapemperda dan Badan Kehormatan Fraksi PDI Perjuangan tidak mendapatkan jabatan sebagai pimpinan. Kecuali Badan Anggaran dan Badan Musyawarah tetap dijabat Ketua DPRD yang notabennya berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

“Kami berharap, Ini bisa lebih memotifasi keberadaan kita yang berada di lembaga perwakilan ini agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kami terutama pada fungsi pengawasan yang harus kita maksimalkan. Supaya masyarakat bisa melihat bagaimana fungsi pengawasan kita ini lebih dimaksimalkan. Sehingga Program-program terutama yang berasal dari aspirasi masyarakat dapet harus sesuai dengan aspek berkeadilan. Karena tujuan akhir kami adalah untuk mensejahterakan masyarakat Lampung Tengah lewat kemampuan kami dengan hak pengawasan yang kami miliki,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, saat memimpin rapat paripurna menanggapi pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lamteng, mengatakan bahwa terkait surat dari Fraksi PDI Perjuangan yang menarik anggotanya dari unsur pimpinan di dua AKD. Pihaknya mengembalikan kepada masing-masing AKD untuk melakukan rapat internal untuk melakukan pemilihan penggantinya dan akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya.

“Untuk itu, teman-teman yang tergabung dalam Komisi II dan Bapemperda untuk melakukan rapat internal sehingga nantinya bisa menentukan posisi tersebut diisi oleh siapa,” pungkasnya.

Karena masih jabatan wakil ketua di dua AKD masih belum ada yang menduduki, maka ketua DPRD Lamteng menunda Rapat Paripurna AKD tersebut. (tka/gde)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *