Radarlamteng.com, SEPUTIHAGUNG – Anggota DPRD Lampung Tengah, melaksanakan Jaring Aspirasi (Reses) tahap I tahun 2020 di lima daerah pemilihan yang ada di kabupaten setempat.
Ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat tertinggi di lembaga legislatif.
Dalam masa ini, Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono bersama Wakil Ketua I Yulius Heri Susanto dan Wakil Ketua II Firdaus Ali, serta anggota Dewan yang berangkat dari Dapil V yakni Najamudin, Wayan Eka Mahendra, Agus Suwandi, Kiay Slamet Anwar, Rinjani, Lambok Nainggolan dan Majar Fitri, melaksanakan reses di Balai Kampung Donoarum, Kecamatan Seputihagung, Selasa (25/2/2020).
Masyarakat yang hadir di reses mengeluhkan tentang infrastruktur di sejumlah titik, mulai dari kondisi jalan yang perlu ditingkatkan hingga pembangunan jembatan baru. Selain itu juga mengeluhkan tentang kemanan serta harga komoditi yang fluktuatif, hingga bantuan PKH dan BPNT yang dirasa belum tepat sasaran.
Seperti yang disampaikan Subandi, Kakam Mujirahayu. Mewakili masyarakat, dia meminta kepada para wakil rakyat untuk dapat memperjuangkan harga jual hasil bumi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Salah satunya harga jagung dan singkong yang selalu anjlok saat musim panen tiba.
Pasalnya, dalam perjalanan para petani menanam jagung prosesnya tidak mulus, lantaran kerap terserang hama. Pihaknya, meminta supaya OPD terkait dapat memberikan arahan saat petani menuai kendala.
“Mohon harga hasil bumi di Lamteng bisa stabil. Berdasarkan pengalaman, saat masih menanam harga jagung bisa Rp4.000 perkilo. Ketika panen turun Rp2.000 perkilo. Selain itu, pada musim tanam jagung yang ditanam para petani di sini diserang ulat, lalu roboh pada saat jagungnya keluar janten tongkolnya busuk, saat dibuka ada kutunya. Kami minta agar dinas terkait memberikan sosialisasi kebawah. Lalu, singkong kalau langka harganya mahal. Tapi saat panen harga anjlok. Saya berharap wakil rakyat bisa mengawasi di bidang pertanian karena mayoritas masyarakat disini merupakan petani,” ujarnya.
Ia juga meminta, supaya pemerintah daerah menambah lampun penerangan jalan di kawasan talang yang berada di Kampung Donoarum, karena jika pada malam hari digunakan sebagai tempat tongkrongan orang-orang yang tidak dikenal. “Di talang hanya ada dua titik lampu jalan, karena jalur itu rawan kami meminta agar ditambah lampu penerangan,” imbuhnya.
Disamping itu, Paino salah satu masyarakat Kampung Donoarum mengeluhkan terkait infrastruktur jembatan yang menghubungkan Kampung Donoarum dengan Sulusuban. Karena tidak memiliki alternatif jalan, jika jembatan utama tidak bisa dilewati maka jalur tersebut lumpuh total.
“Saya bener-bener prihatin masalah jembatan yang menuju Dononarum sampai Sulusuban gak ada jalan alternatif kalau putus, lumpuh. Saya mengusulkan di jalan dua ada jembatan agar bisa tembus sampai Fajarasri untuk antisipas jembatan utama putus karena itu jalan porosnya,” terangnya.
Lain halnya dengan, Tini salah satu warga Kampung Endangrejo mempertanyakan kriteria masyarakat yang memperoleh bantuan PKH dan BPNT. Karena dirasa tidak tepat sasaran, ia juga meminta agar pemerintah untuk meninjau kembali data masyarakat yang saat ini memperoleh bantuan tersebut. “Banyak yang harusnya layak mendapatkan PKH dan BPNT tapi tidak memperoleh. Mohon disurvei kembali,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono menerangkan bahwa saat ini para petani singkong dalam kondisi yang serba repot, karena umur singkong saat ini belum memasuki masa panen namun disisi lain akan memasuki musim sawah.
“Pabrik beli singkong diambil tapiokanya, yang terjadi saat ini, singkong masih muda sudah di panen dan dijual, kalau jual singkong minimal umur delapan bulan lah. Jika kondisinya seperti saat ini, akan memasuki musim rawan, kalau mau dipanen, dijadikan pakan ternak sapi, bebek ayam dan kambing memberdayakan Badan Usaha Milik Kampung,” ujarnya.
Soal lampu di talang, kata Sumarsono, pernah ada penjual kelapa muda mengeluh ke dirinya. “Katanta saat berjualan di sana pernah ditodong. Kami akan upayakan untuk dibuat sub sektor perwakilan, kita buatkan tempat, kita liat kesiapan anggaran dan mekanismenya seperti apa kalau tidak melanggar UUD kita perjuangkan. Untuk jembatan akan kita masukan dalam rancangan. Lalu untuk penerima PKH usulannya bisa dirubah dengan musyawarah kampung. Tahun depan insyallah rumah tinggal penerima bantuan akan ditempel stiker,” pungkasnya. (cw29/rid)