Radarlamteng.com,GUNUNGSUGIH – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lampung Tengah, bersama DPC F-Hukatan KSBSI setempat, melakukan konsolidasi sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan di tingkat nasional yang terus bergulir.
Ini merupakan salah satu langkah guna menyamakan persepsi dalam merumuskan sikap organisasi terhadap sejumlah isu strategis. Mulai dari pemborosan anggaran, pelaksanaan program pemerintah yang dinilai belum tepat sasaran, lalu keterlibatan aparat dalam jabatan sipil dan maraknya praktik korupsi yang dinilai semakin menurunkan kepercayaan publik, kepada pemerintah.
“Kami menyoroti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai telah memberikan tekanan terhadap perekonomian masyarakat. Kenaikan harga BBM tidak hanya meningkatkan biaya transportasi, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani masyarakat,” kata Ketua PC PMII Lampung Tengah, Aldi Zakaria, Rabu 17 Juni 2026.
Oleh karena itu, pihaknya bersama rekan lainya meminta supaya pemerintah melakukan kajian secara komprehensif serta mengambil langkah konkret guna menjaga daya beli masyarakat dan meminimalisir dampak sosial yang ditimbulkan.
Selain itu juga mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes).
“Kami menilai bahwa Program MBG dan Kopdes memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih efektif, tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kami juga menekankan pentingnya pengelolaan APBN secara efisien dan akuntabel dengan menghentikan pemborosan anggaran serta memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia,” imbuhnya.
Hasilkan Tiga Point Penting
Disamping itu, Ketua DPC F-Hukatan KSBSI Lamteng, Edo Edward, menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM turut berdampak terhadap kondisi ekonomi para pekerja dan buruh. Meningkatnya biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok dinilai dapat berpotensi menurunkan daya beli masyarakat.
“Kami harap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja. Selain itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diharapkan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, tingkat inflasi, serta kondisi perekonomian yang berkembang, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pekerja dan keberlangsungan dunia usaha,” jelasn nya.
Dari hasil konsolidasi yang di lakukan oleh jajaran organisasi tersebut menghasilkan tiga poin sikap. Pertama, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM yang telah menimbulkan keresahan dan meningkatkan beban ekonomi masyarakat. Kedua, mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Ketiga, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan APBN dan memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Sebagai tindak lanjut atas hasil konsolidasi tersebut, dalam waktu dekat kami bersama jajaran PC PMII dan BEM Lampung Tengah, berencana melakukan audiensi dengan Pemkab dan DPRD setempat, hingga melakukan aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi serta membahas langkah yang dapat ditempuh dalam merespons berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat,” tutup nya. (rls/*)