Komisi IV Gelar RDP dengan OPD Mitra Kerja, Ini yang Dibahas

Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH- Komisi IV DPRD mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lampung Tengah, yang menjadi mitra, Senin (28/10/2019).

Dalam RDP ini, selain melakukan perkenalan juga membahas beberapa dinamika yang terjadi di Lampung Tengah. Mulai dari membahas bencana kebakaran, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

RPD dipimpin oleh Ketua Komisi IV Wayan Eka Mahendra. Dia menjelaskan bahwa maksud dan tujuan RDP ini supaya lebih memperkuat komunikasi dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Sehingga apa yang menjadi program di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

“Hari ini, kami mengundang OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV. Kami meminta kepada mereka untuk menyampaikan struktur OPD nya, supaya kami lebih cepat untuk menyesuaikan diri,” terang Wayan Eka Mahendra.

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menyampaiakan sejumlah laporan dari beberapa pihak, salah satunya terkait gaji tenaga honorer di satuan pendidikan yang belum terbayarkan selama beberapa bulan. Hal itu disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

“Menurut keterangan pihak dinas, hal itu terjadi lantaran saat pelaporan, mereka yang nama-namnya sudah dilaporkan di tahun sebelumnya, tidak kembali dilaporkan di tahun ini, maka terjadi. Karena mereka sudah dapat di tahun lalu, mereka beranggapan di tahun ini dapat lagi, makanya tidak laporan,” terangnya.

Selain itu, terkait prihal kebakaran rumah warga yang ada di Kampung Poncowarni Kecamatan Kalirejo, dalam hal ini komisi IV mempertanyakan apakah ada program untuk meringankan beban keluarga yang tertimpa musibah tersebut.

“Iya, kami juga menanyakan prihal bencana kebakaran yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Disini pemerintah juga hadir, untuk meringankan beban korban kebakaran. Ada sejumlah prosedur yang harus di lalui untuk memperolehnya,” paparnya.

Pada RDP ini dihadiri oleh pejabat dari BPBD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduka dan KB lalu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Badan pengendalian dan pengembangan daerah. Disamping itu, terdapat dua OPD yang tidak hadir, tanpa mengutus perwakilan, yakni Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata. (cw26/rid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *