Dihujani Aspirasi Infrastruktur, Dewan Dapil 2 Lamteng Jelaskan soal Anggaran

Radarlamteng.com, RUMBIA – Kerusakan infrastruktur jalan kabupaten, jalan jalur pertanian hingga jembatan penghubung masih mendominasi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan.

Ini terlihat pada kegiatan reses tahap 1 masa sidang ke 1 tahun 2021 yang dilakukan anggota DPRD Lampung Tengah daerah pemilihan (dapil) 2 di aula kantor Camat Rumbia, Selasa (7/12/2021).

Menjawab aspirasi tersebut, Anggota DPRD Lamteng I Kade Asian Nafiri menjelaskan bahwa bicara masalah infrastruktur tentu berkaitan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki daerah. “Sedangkan untuk Lampung Tengah, kemampuan keuangan kita sangat terbatas,” katanya.

Diapun menjelaskan estimasi APBD Lamteng tahun 2022. Di mana, pendapatan kabupaten ini mencapai Rp2,6 triliun bersumber dari DAU, bagi hasil, pajak dan retribusi, serta pendapatan lain yang sah. Termasuk dari DAK yang penggunaanya sudah ditentukan pemerintah pusat.

“Ini masih estimasi atau kira-kira. Dasarnya besaran itu adalah perhitungan pada APBD di tiga tahun terakhir,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sedangkan untuk estimasi anggaran belanja mencapai Rp2,7 triliun. Dari jumlah itu, 60 persen sudah digunakan untuk belanja operasi, salah satunya untuk gaji pegawai.

“Sisa dari 60 persen itu digunakan untuk membiayai sektor lainnya yang dikelola oleh 32 dinas atau badan urusan pemerintahan Pemkab Lampung Tengah,” jelasnya.

Setelah dibagi-bagi, lanjutnya, sektor kesehatan dan pendidikan mendapat anggaran terbesar. Sedangkan Dinas Bina Marga yang menangani infrastruktur, DPRD yang mempunyai tugas penganggaran, hanya bisa menganggarkan Rp146 miliar. Sementara untuk belanja modalnya Rp136 miliar.

“Kalau mau adil, anggaran di bina marga kita bagi untuk 310 kampung se Lampung Tengah hanya mendapat kira-kira Rp400 juta setiap kampung. Nilai segitu mau bangun apa? Sedangkan untuk bangun jalan hotmix 1 Km saja minimal butuh anggaran Rp1,2 miliar,” bebernya.

Untuk menyiasati hal tersebut, pembangunan infrastruktur dilakukan secara bergantian setiap tahun. Misalnya tahun ini untuk kampung A, tahun besok giliran kampung B yang dapat. Lalu tahun berikutnya untuk kampung lainnya.

“Jika ada kampung yang tiap tahun dapat (anggaran infrastruktur dari APBD), mungkin punya kedekatan khusus dengan bupati atau salah satu anggota dewan,” selorohnya.

Karena itu, dia memberi arahan kepada peserta reses agar selain infrastruktur, ada aspirasi lain yang di luar Dinas Bina Marga juga disuarakan.

“Kita ada 32 urusan pemerintahan yang semua mempunyai anggaran. Jadi jangan hanya 1 dinas saja yang diminta. Masih ada 31 dinas yang perlu diminta programnya,” pungkasnya.

Sementara, anggota dewan lainnya, Agus Triono berujar bahwa semua aspirasi yang disampaikan tentu akan disampaikan pada sidang paripurna di DPRD Lamteng. Namun, memang semua tidak bisa terealisasi dalam satu tahun anggaran.

“Karena memang anggaran terbatas, jadi harus sabar bagi yang belum terealisasi. Tapi tetap akan kita perjuangkan. Jika belum terealisasi tahun ini, kita perjuangkan lagi tahun depan. Atau tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Terkait pembangunan infrastrktur, dia mengajak masyarakat proaktif mengawasi di kampung masing-masing. “Sebagai anggota dewan, salah satu tugas kita adalah melakukan pengawasan. Namun karena jumlah Lampung Tengah yang sangat luas dan kita hanya 50 orang saja di DPRD, jadi masyarakat juga harus ikut mengawasi pembangunan di bawah. Jika mendapati bangunan yang tidak wajar laporkan saja. Karena itu dibangun menggunakan uang rakyat,” kata Agus.

Menurutnya, pengawasan yang ketat akan mempengaruhi kualitas dan keawetan infrastruktur. Sedang, jika pembangunan buruk, masyarakat yang akan jadi korban.

“Misalnya pembangunan jalan kalau bagus akan bisa kita nikmati lebih lama. Sedangkan kalau buruk, baru beberapa bulan dibangun sudah rusak. Nah masyarakat akhirnya harus menikmati jalan jelek lagi,” pungkasnya.

Dalam reses tersebut, diikuti 10 anggota DPRD dapil 2 Lamteng. Yakni Sugimin (Golkar), Kade Asian Nafiri (PDI-P), Merry Andriyani (PKB), Husnul Huda (Golkar), Mukadam (Gerindra), Baroji (Demokrat), Agus Hamid (PDI-P), M. Idris (Nasdem), Wayan Mertayasa (Nasdem), dan Agus Triono (PKS). Hadir pula Camat Rumbia, Eri Leonara serta puluhan peserta dari unsur kakam, aparatur kampung, serta para tokoh. (rid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *