Sidak di PT Kriya Swarna Pubian, Komisi I Disambut Kepulan Asap Hitam

Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Inspeksi mendadak (sidak) Komisi I DPRD Lampung Tengah, ke PT Kriya Swarna Pubian disambut dengan kepulan limbah asap berwarna hitam dari cerobong asap yang ada di perusahan pengolahan minyak kelapa sawit ini.

Dari hasil sidak yang dilakukan para wakil rakyat pada hari Selasa (19/11/2019) didapati sejumlah temuan. Mulai dari limbah asap yang berasal mesin pengolahan minyak kelapa sawit, lalu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) hingga kapasitas perizinannya yang sudah tidak sesuai lagi.

Mendampingi ketua Komisi I DPRD Lamteng, Hendri Farizal Anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah, Agus Triono menyampaikan bahwa, sidak yang dilakukan oleh Komisi I Ke PT Kriya Swarna Pubian, merupakan salah satu langkah menyikapi laporan dan keluhan masyarakat perihal pencemaran lingkungan yang timbul dari aktivitas perusahaan tersebut.

“Di lokasi kita temukan beberapa hal yang tidak dipenuhi perusahan. Pertama terkait limbah asap, di situ (perusahaan, red) ada empat cerobong. Namun, tiga diantaranya menyalahi aturan lingkungan hidup. Debu dari dampak asap itu sangat memprihatinkan. Apabila musim hujan pengelolaan limbah harus diperbaiki. Dalam hal ini, kami akan melakukan koordinasi lintas komisi terkait pencemaran limbah dengan melibatkan stakeholder terkait,” jelas Agus Triono, saat melaksanakan sidak Bersama Ketua Komisi I Hendri Farizal, lalu Aida, dan Ni Made Winarti.

Tak hanya persoalan limbah, pihak perusahaan juga tidak menerapkan sepenuhnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang menjadi hak masyarakat lingkungan perusahaan. Pasalnya CSR di gunakan untuk memberikan fasilitas guna menunjang kenyamanan masyarakat sekitar pabrik, terlebih diwilayah dimana keberadaan pabrik. Diperkirakan CSR di perusahaan tersebut belum pernah melibatkan pemda.

“CSR belum diterapkan sepenuhnya oleh pihak perusahaan. CSR itu kan digunakan untuk memberikan fasilitas terhadap lingkungan sekitar dan harus terpenuhi. Kalau lingkungan sudah terpenuhi baru boleh dikelola pemda,” paparnya.

Ia menambahkan terkait perizinan PT teraebut, di duga tidak sesuai dengan kondisi dilapangan. “Kami akan berkoordinasi dengan DPMPTSP untuk melakukan pengecekan di lapangan,” teranya.

Komisi I DPRD Lampung Tengah saat melaksanakan inspeksi Mendadak ke PT pengolahan minyak kelapa sawit ini, tidak dibertemu oleh pimpinan perusahan PT ataupun pihak yang berkompeten di perusahaan ini.

“Kita sudah sampaikan kepada mereka. bukan kami ingin dihormati, tapi kami ini wakil rakyat/wakil masyarakat. Kalo kami saja di sambut seperti itu, apalagi masyarakat biasa,” tandasnya.

Sementara pihak perusahaan yang didiwakili oleh Andika selaku asisten proses, tidak dapat menjelaskan detai terkait penyebab temuan yang didapati oleh Komisi I mulai dari prihal cerobong asap dan yang lainya.”Terkait cerobong yang melanggar, ada bagian lain yang mengetahuinya. Saya baru dua bulan di sini, saya kurang faham,” ujar Andika. (cw26/rid)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *