Radarlamteng.com, TERBANGGIBESAR – Bupati Lamteng, Loekman Djoyosoemarto tampak geram terhadap pihak SMK N 3 Terbanggibesar, yang tidak memberikan nomor ujian kepada salah seorang sisiwinya, Fitriana.
Melalui sambungan telefon, Bupati Loekman mengatakan, pihak sekolah atau komite tidak berhak menahan nomor ujian siswa yang belum melunasi biaya komite. Terlebih siswa itu sendiri memiliki kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Program Keluarga Harapan.
“Ini tidak benar, pihak sekolah tidak boleh menahan nomor ujian siswa dengan alasan belum melunasi biaya komite. Saya marah kalau sampai hal itu terjadi,” ujar Bupati Loekman, Senin (25/3/2019) petang.
Menurut dia, komite tidak boleh memaksa kalau memang kondisi orang tua siswi tersebut tidak mampu. “Ini yang harus diperhatikan. Jika orang tua siswi itu tidak mampu jangan dipaksakan harus membayar,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komite SMK N 3 Terbanggibesar Drs. Hariyanto mengatakan, sudah memberikan penjelasan kepada pihak sekolah maupun anggota komite lainnya untuk tidak menyepelekan hal tersebut.
“Jadi jangan sampai karena nomor ujian itu memberatkan siswi tersebut. Namun jika sudah terjadi begini apa boleh buat,” ujarnya.
Pihak sekolah yang kembali dihubungi radarlamteng.com berkali-kali belum merespon. Diberitakan sebelumnya, siswi SMKN 3 Terbanggibesar ini tidak boleh ikut ujian karena belum melunasi pembayaran uang komite.
Fitriana yang ditemui tengah duduk di Pos satpam sekolah setempat terlihat murung menunggu teman sekelasnya yang sedang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Pasalnya dari seluruh siswa kelas 12 hanya ia sendiri yang tidak diberikan nomor ujian. Ketika ditemui wartawan ini sekira jam 13.00 WIB, Fitri mengaku tidak bisa mengikuti ujian karena tidak diberi nomor ujian oleh pihak sekolah.
“Saya tidak ikut ujian karena tidak ada nomor. Yang ikut ujian yang sudah lunas uang komite dan diberikan nomor ujian. Nomor itu nanti yang dimasukkan kedalam komputer sebagai password,” terang Fitri.
Fitri yang sembari mengusap air matanya itu menceritakan, kedua orangtuanya belum memiliki uang untuk melunasi pembayaran uang komite.
“Saya sudah menemui salah satu guru yang memegang nomor ujian dan menceritakan belum bisa bayar uang komite. Namun pihak sekolah tetap tidak memberi nomor ujian dengan alasan belum melunasi biaya komite sebesar Rp 4.700.000. Saya pingin ikut ujian tapi mau gimana belum bisa bayar uang komite,” ujar Fitri yang berlalu pulang meninggalkan sekolah. (cw25/rid)