Radarlamteng.com,GUNUNGSUGIH – Komitmen Kejaksaan Negeri Lampung Tengah (Lamteng) dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak main-main. Langkah ini direalisasikan dengan turunnya tim Penyidik Kejari Lamteng dengan
melaksanakan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK)
pada Selasa (22/9/2026), mulai pukul 14.10 WIB.
Upaya ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan penyimpangan
dalam Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin (Samping Pabrik BW), Tahun Anggaran 2025, dengan pagu sebesar Rp14.935.000.000,00 (empat belas miliar sembilan
ratus tiga puluh lima juta rupiah).
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik sedang mendalami dugaan ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan pekerjaan, antara lain berkaitan dengan kualitas, volume, dan spesifikasi pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Melalui kegiatan penggeledahan, Tim Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ruangan,
dokumen, surat, dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Tim Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap dokumen dan/atau barang yang berkaitan dengan
perkara guna kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan.
Dokumen dan barang yang diperoleh tersebut berkaitan dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan,
mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Lebih lanjut, tahapan dari dokumen dan barang hasil penggeledahan dan penyitaan tersebut, Tim
Penyidik akan melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pendalaman lebih lanjut guna memperkuat
pembuktian dan memperjelas konstruksi perkara berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Tindakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan sesuai
dengan ketentuan hukum acara pidana.
KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur bahwa dalam melakukan penggeledahan, Penyidik dapat melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan tindak pidana.
Kepala Kejaksaan Negeri Lamteng Dr. Rita Susanti, S.H., M.H.,melalui Kasi Intel Okky Desvian,S.H
menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan prinsip kehati-hatian.
“Kejari Lamteng berkomitmen untuk terus melakukan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,”ujarnya.(rls/sci/rid)
