Radarlamteng.com, BANDARSURABAYA – Kepala Kampung Rajawali, Kecamatan Bandarsurabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Suwandi, mengundurkan diri dari jabatannya setelah diduga terlibat perbuatan asusila dengan seorang perempuan yang diketahui merupakan istri warga setempat.
Pengunduran diri tersebut dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Suwandi pada Minggu (13/9/2026).
Dalam surat itu, Suwandi mengakui perbuatannya dan menyatakan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.
Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 02.00 WIB di Dusun IX RT 002 RW 001, Kampung Rajawali.
Suwandi disebut tertangkap warga saat berada bersama TS, yang diketahui merupakan istri dari Sj, warga setempat.
Peristiwa itu disaksikan sejumlah warga, di antaranya Wagisan, Sanusi, dan Sutoli. Warga juga mengantongi dokumentasi berupa foto dan video terkait kejadian tersebut.
Dalam surat pernyataannya, Suwandi menyebut perbuatannya telah mencoreng nama baik pemerintah kampung, bertentangan dengan norma agama dan adat, serta menyalahi sumpah jabatannya sebagai kepala kampung.
“Dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya mengakui semua perbuatan saya dan bertanggung jawab sepenuhnya,” demikian bunyi salah satu poin dalam surat pernyataan tersebut.
Atas kejadian itu, Suwandi menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kampung Rajawali terhitung sejak surat tersebut ditandatangani.
Ia juga menyatakan bersedia menjalani proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta tidak akan menuntut pihak mana pun terkait pengunduran dirinya.
Proses administrasi dan mediasi kemudian berlangsung di Mapolsek Seputihsurabaya, Minggu (13/9/2026) sekitar pukul 12.50 WIB.
Hal ini dibenarkan Kapolsek Seputihsurabaya, AKP Mahdum Yazin. “Iya, betul,” ujar kapolsek.
Mediasi disaksikan dan diketahui Camat Bandarsurabaya Suparniati, S.Sos., para saksi, serta perwakilan warga.
Sementara itu, terkait kekosongan jabatan Kepala Kampung Rajawali, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan mengambil langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rid)
