RADARLAMTENG.COM, TERBANGGIBESAR- Penetapan nominal uang walimurid atau uang sekolah berdasarkan hasil musyawarah dan disepakati bersama. Demikian dikatakan Kepala SMA N 1 Terbanggibesar Stefanus Warsito di ruang kerjanya rabu (3/9).
Menurutnya, pihak sekolah tidak dibenarkan menarik uang sekolah tanpa adanya kesepakatan sebelum penetapan besaran uang sekolah yang dibebankan kepada walimurid.
“Terlebih terkait penarikan uang daftar ulang. Itu juga tidak dibenarkan. Sebab, tidak jelas peruntukkan nya. Kalau di sekolah ini, ada penarikan uang sekolah bukan uang komite. Penarikan uang sekolah di awal tahun dan di sepakati Rp 2.700,000 per siswa. Itupun masih diberi keringanan pembayaran, bagi orangtua/walimurid yang tidak mampu bisa memberikan surat keterangan tidak mampu dari kampung/kelurahan setempat,” ujar Stefanus.
Stefanus mengatakan, sebelum adanya penarikan uang sekolah, pihaknya telah membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan diajukan kepengurus komite. Setelah dibahas dan disepakati baru dirapatkan dengan walimurid untuk menyampaikan RKAS yang nantinya terjadi kesepakatan dengan walimurid terkait besaran biaya.
Stefanus menjelaskan, terkait uang sekolah, pertanggungjawaban dan pengelolaan ada di pihak sekolah. Seperti, menunjang kegiatan belajar mengajar. Lalu, membayar tenaga honorer, perbaikan gedung dan membangun fasilitas sekolah yang dibutuhkan.
“Kebutuhan per siswa pertahun rata-rata Rp 3.500,000 hingga Rp 4.500,000. Sementara, dana BOS yang diterima pertahun Rp 1,4 juta per siswa. Nah, kekurangan dari dana BOS itu kita ambil dari uang sekolah yang berasal dari walimurid,” tandasnya.
