RadarLamteng.com, SEPUTIHRAMAN – Pedagang Pasar Kampung Rukhti Harjo, Kecamatan Seputihraman, Lampung Tengah, kesal terhadap pembangunan yang tetap berlanjut. Pedagang pun membuat pernyataan dan menolak pembangunan tersebut.
Ketut Pande Sampurna mengatakan saat ini pedagang sudah menandatangani surat pernyataan untuk menolak pembangunan pasar wisata kuliner Kampung Rukhti Harjo. Surat itu telah disampaikan ke beberapa instansi terkait.
“Surat penolakan pedagang sudah ditandatangani. Surat itu telah kami bawa ke Dinas Perdagangan Lampung Tengah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, DPRD Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah hingga ke Ombudsman perwakilan Provinsi Lampung,” ujar Pande sapaan akrabnya saat ditemui radarlamteng.com, Rabu (2/10).
Nantinya, kata Pande, pedagang pasar Kampung Rukhti Harjo akan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menyuarakan aspirasi mereka.
“Kami sudah mengirim surat ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Pastinya, kami akan datang kesana untuk menanyakan dan menyuarakan aspirasi kami sebagai rakyat yang merasa dirugikan atas pembangunan pasar tersebut,” katanya.
Untuk di Kejaksaan Negeri, lanjut Pande, pihaknya ingin lembaga hukum tersebut melakukan audit pembangunan pasar Kampung Rukhti Harjo. Sebab, ada dugaan indikasi korupsi.
“Nantinya Kami juga akan meminta pihak Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, untuk mengaudit pembangunan pasar Kampung Rukhti Harjo. Kami menduga ada indikasi korupsi yang dilakukan pihak rekanan,” tegas Pande.
Sementara itu, pedagang Pasar Kampung Rukhti Harjo yang enggan ditulis namanya, mengaku bahwa dirinyalah yang langsung mengirim surat ke 4 (empat) instansi, yakni Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bupati Lampung Tengah dan Dinas Perdagangan. “Kalau surat sudah masuk. Saya sendiri yang ngirim mas,” ujarnya saat ditanya melalui pesan WhatsApp.
Terpisah, Kepala Kampung (Kakam) Rukhti Harjo Gunawan berdalih pembangunan pasar Kampung Rukhti Harjo ini harus tetap dilanjutkan. Pasalnya, hal itu merupakan program Pemerintah Pusat.
“Ini program Pemerintah Pusat. Jadi, menurut saya harus dibangun. Kalau ada yang enggak setuju keluar saja dari pasar Rukhti Harjo,” pungkasnya. (cw23/rid)