Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Lampung Tengah I Gusti Putu Yuggo Arta meminta pertanggungjawaban Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri bersama jajaran terkait nasib gajih PPPK paruh waktu dan program penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Hal itu, terkait hilangnya APBD Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Lampung Tengah. Dimana mengingat waktu pembahasan anggaran perubahan tidak memungkinkan selesai dibahas.
Sehingga, dapat dipastikan APBD Perubahan Tahun 2026 Kabupaten Lampung Tengah hilang. Dengan begitu berbagai persoalan dan keluhan masyarakat dapat dipastikan tidak dapat terselesaikan.
Oleh karena itu, legislator muda dari Fraksi Gerindra ini, meminta pertanggungjawaban Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri bersama jajaran.
“Kami dari pihak legislatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah membuka ruang dan waktu untuk diskusi dalam membahas APBD Perubahan Tahun 2026. Namun, dari pihak eksekutif tidak memberikan respon terkait penganggaran perubahan,” ucap Yuggo usai menghadiri rapat seluruh jajaran legislatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Selasa (22/9/2026).
Hingga batas akhir waktu, kata Yuggo, seluruh jajaran legislatif DPRD Kabupaten Lampung Tengah telah menunggu pihak eksekutif yaitu Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri beserta jajaran, untuk menyerahkan nota pengantar KUA PPAS yang telah ditandatangani.
Namun, lanjut Yuggo, hingga sore hari Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri tidak memberikan kabar meski beberapa kali baik pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah melakukan komunikasi.
“Mengingat berbagai keluhan dan persoalan masyarakat yang harus diselesaikan kami seluruh jajaran Fraksi Partai menunggu jawaban dari Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri. Namun, tidak ada respon,” keluhnya.
“Meski kami telah berjuang semaksimal mungkin. Akan tetapi, disini saya selaku wakil rakyat yang membawa aspirasi rakyat, meminta maaf atas hilangnya APBD Perubahan Tahun 2026 untuk menyelesaikan berbagai keluhan dan membantu program kesejahteraan salah satunya PBI Jaminan Kesehatan,” terangnya.
Yuggo juga menegaskan akan terus mengawal anggaran di Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dengan meminta pertanggungjawaban Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri atas hilangnya APBD Perubahan Tahun 2026.
“Yang jelas, gajih PPPK Paruh Waktu dan Program BPJS Kesehatan PBI harus tetap berjalan serta diselesaikan oleh Plt Bupati Lampung Tengah I Komang Koheri bersama jajaran. Sebab, ini hak rakyat maka harus tersalurkan,” pungkasnya. (bil)
