Radarlamteng.com,TERBANGGIBESAR –
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab) melaksanakan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap II oleh Tim Penilai dari Provinsi Lampung. Kegiatan ini digelar di Hotel BBC Bandarjaya, Kecamatan Terbanggibesar pada Rabu (7/2/2024).
Bupati Lampung Tengah, Hi. Musa Ahmad, S.Sos, MM, beserta segenap jajaran OPD, unsur masyarakat, APDESI, pihak perbankan, pimpinan rumah sakit, juga insan pers hadir dan melakukan diskusi dengan Tim Penilai PPD.
Bupati Musa Ahmad menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih semua pihak atas kesempatan meraih PPD sebagai anugerah Allah SWT dan kerjasama dari seluruh jajaran Pemkab Lamteng serta dukungan dari seluruh stakeholders pembangunan di Kabupaten Lamteng.
“Berkat kerjasama dan dukungan, telah diraih capaian-capaian pembangunan demi tercapainya Visi Pemkab Lamteng yaitu “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, urainya.
Lebih lanjut Bupati Musa Ahmad menjelaskan bahwa pada penilaian PPD Tahap 2 dilaksanakan kegiatan verifikasi dan wawancara penyusunan perencanaan Kabupaten Lamteng Tahun 2024, dan didukung dengan inovasi unggulan daerah Tahun 2023, yiatu Program Bupati Ngantor di Kampung (Bunga Kampung) yang berkelanjutan dengan Bunga Kampung Mekar Di Dusun.
Inovasi pembangunan daerah ini telah berjalan sejak tahun 2021. Program tersebut sebagai upaya Bupati untuk memberikan pelayanan publik yang sangat dekat masyarakat di seluruh Kabupaten Lamteng. Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan publik dengan mudah dan cepat, tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan biaya.
Rangkaian capaian pembangunan di tahun 2023, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten tertinggi di Provinsi Lampung yaitu 73.39, kinerja Indeks Gini yang terus meningkat yaitu sebesar 0.285, Angka Kemiskinan yang terus menurun yaitu 10,65%.
Dari sektor pengangguran, tambah ia tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun yang mencapai 3,25%. Kemudian Indeks Desa Membangun yang semakin meningkat dengan ditandai Kampung Mandiri dan Kampung Maju yang telah mencapai 60% dari 301 Kampung.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamteng Imam Fatkuroji menyampaikan akan serangkaian penghargaan bergengsi pembangunan yang berhasil di raih di tahun 2023. Diantaranya Penghargaan Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian dari Wakil Presiden.
Penghargaan atas Konstribusi dan Kerja Keras Membina Pengembangan Teknologi Tepat Guna Desa dari Kemendesa PDTT RI, kemudian Penghargaan kategori pemerintah daerah dengan sub kategori pencegahan tiga dosa besar pendidikan dari Kemendikbud RI.
Penghargaan sebagai Pembina Desa Terbaik Regional Sumatera Tahun 2023 dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian dalam Negeri RI. Penghargaan Terbaik Pertama dari Menteri Kominfo terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik khususnya bidang pelayanan perizinan online (siCantik Cloud).
Tidak hanya itu Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023. Diraih juga penghargaan peringkat 2 Terbaik Nasional Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
Selain itu, prestasi di tingkat Provinsi Lampung, suksesi juga dicapai oleh Kabupaten Lamteng menjadi peringkat 1 atas capaian nilai Indek MCP KPk Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.
“Tentunya menjadi harapan bersama setelah penilaian PPD tahan 2 dari Provinsi, akan dapat berhasil dan melaju kepenilaian tahap 3 menjadi duta Provinsi Lampung di nasional,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan daerah oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi kreatif dan komprehensif terhadap pembangunan daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.
PPD sebelumnya dikenal dengan nama Anugerah Pangripta Nusantara (APN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Mulai tahun 2018, APN berubah nama menjadi PPD yang penilaiannya tidak hanya pada aspek perencanaan, namun juga meliputi pencapaian pelaksanaan pembangunan.
Kegiatan PPD dikoordinasikan oleh Kedeputian Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. (sci/rid)