Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Bupati Lampung Tengah (Lamteng) H. Musa Ahmad didampingi Wakil Bupati Lamteng dr. Ardito Wijaya bersama anggota DPR-RI A. Junaidi Auly menghadiri sosialisasi optimalisasi peran serta tugas pokok dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (DD), Kamis (26/10/2023).
Kegiatan yang digelar di Gedung Sesat Agung dan Nuwo Balak itu turut dihadiri oleh Ketua BPK perwakilan Provinsi Lampung Yusnadewi, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat serta seluruh Kepala Kampung se-Lamteng.
Pada kesempatan itu, Bupati Musa mengapresiasi kegiatan yang digelar. Dimana menurut dia, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta PP nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah memberi secercah harapan kepada 301 kampung yang ada.
Tentu, lanjut Musa, hal ini sangat membantu pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar juga pembangunan sarana dan prasarana kampung guna pengembangan ekonomi lokal.
“Namun dalam pelaksanaannya setiap Kampung harus benar benar memperhatikan bahwa penggunaan ADD harus dapat dipertanggung jawabkan baik teknis, administrasi maupun hukum dan dilaksanakan secara transparan juga akuntabel,” ujarnya.
Oleh karena itu, tambah Musa, bahwa sosialisasi oleh DPR RI dan BPK RI ini dapat menyamakan persepsi dan menambah pengetahuan, sehingga Pemerintah Kampung di Lamteng dapat mengelola dengan benar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
Musa juga menghimbau kepada OPD yang ada untuk dapat mendampingi dan berkoordinasi dengan pemerintah Kampung terkait ADD mulai dari tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban, dengan harapan penggunaan dana ADD bisa dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat Lampung Tengah.
Sementara, anggota Komisi XI DPR-RI Fraksi PKS A. Junaidi Auly berharap kepada seluruh masyarakat untuk dapat bersama-sama terlibat dalam mengawasi setiap pengelolaan dana desa.
“Maka dari itu, kami juga mempersilahkan kepada masyarakat jika ingin menyampaikan aspirasi-aspirasinya terkait pengelolaan dana desa,” tukasnya.(red/rid).