Penarikan IPP Rp3,5 Juta di SMKN 2 Terbanggibesar Tuai  Protes Wali Murid

Radarlamteng.com, TERBANGGIBESAR – Sejumlah orang tua/wali murid SMKN 2 Terbanggibesar, Kabupaten Lamteng, mengeluhkan pembayaran Iuran Pembiayaan Pendidikan (IPP) sebesar Rp 3,5 juta.

Hal itu sempat memicu protes dari sejumlah walimurid, terlebih di masa pandemi Covid-19 di mana siswa diminta belajar di rumah, serta belum adanya rapat antara komite dan walimurid tentang pembahasan dana pendidikan. Namun, berbanding terbalik, justru pihak sekolah telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk walimurid dengan alasan pembayaran IPP.

Terkait hal tersebut Yosep Arnoly, salah satu orangtua siswa di sekolah tersebut, sempat memprotes terkait kebijakan sepihak yang dilakukan pihak sekolah melalui media sosial (medsos). Namun, usai surat tersebut sempat viral di medsos pihak sekolah mengeluarkan surat edaran pembatalan penarikan.

Yosep mengatakan, di masa pandemi Covid-19 yang berlangsung, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi telah mengingatkan pihak sekolah tingkat SMA/SMK untuk tidak menarik uang SPP dan sumbangan lainnya. Pelarangan penarikan uang SPP dan sumbangan tersebut diutamakan sekolah yang menerima dana BOS reguler dan BOSDA.

“Kalau ada kejadian di lapangan (sekolah menarik SPP dan sumbangan kepada wali murid), kita akan ambil tindakan, karena itu haram hukumnya,” kata Yosep mengutip ucapan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menanggapi keluhan wali murid beberapa sekolah menarik SPP di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, sesuai dengan Permendiknas nomor 75 Tahun 2016. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, telah mengeluarkan surat edaran agar pihak sekolah melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di rumah
masa darurat penyebaran Covid-19.

“Bila masih saja ada kepala SMA/SMK yang menarik uang SPP dan sumbangan lainnya kepada wali murid, dan dapat dibuktikan langsung dapat diambil tindakan tegas,” tambahnya.

Hal itu mengacu pada, Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung nomor 420/1062/V.01/DP.2/2020 berisikan, dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik di sekolah, serta pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19, diminta kepada kepala sekolah SMA/SMK/SLB negeri dan swasta se-Provinsi Lampung penerima dana BOS reguler dan BOSDA, untuk tidak melakukan penarikan SPP atau sumbangan lainnya terhadap wali murid peserta didik.

“Itukan sudah jelas ada aturan dimasa pandemi Covid-19. Tapi saya dengar pihak sekolah telah menerima pembayaran dari sejumlah walimurid,” tanyanya.

Senada diungkapkan, salah satu walimurid yang mewanti-wanti namanya tidak disebutkan. Ia mengeluhkan terkait kebijakan pihak sekolah yang menetapkan biaya IPP dimasa pandemi Covid-19, terlebih besaran biayanya sangat memberatkan dan tidak melalui keputusan rapat bersama.

“Sementara ini saya cicil pembayaran sebesar Rp500 ribu melalui transfer kerekening sekolah. Mau tidak mau ya harus bayar karena adanya surat pemberitahuan untuk pembayaran melalui bank dan tertera nomor rekening serta jumlah yang harus dibayarkan,” jelasnya.

Seharusnya, lanjut dia, penetapan biaya IPP dinilai secara sepihak tanpa memikirkan orangtua/walimurid mendapatkan uang pembayaran darimana. “Kalau gini mau gimana lagi. Mau tidak mau harus bayar,” keluhnya.

Sementara itu, Purwaka, Waka Humas, mewakili Kepala Sekolah SMK N 2 Terbanggibesar Ali Rosyad, membenarkan, adanya penarikan kepada orangtua walimurid sebesar Rp 3,5 juta untuk kelas 10, 11 dan 12.

“Ya benar, siswa sudah mulai bayar tanggal 20 Juli 2020 melalui transfer kerekening sekolah,” jelasnya.

Ditanya terkait, mekanisme penarikan yang seharusnya melalui tahapan musyawarah orangtua/walimurid, Purwaka menegaskan, untuk kelas 11 dan 12 tidak perlu musyawarah dengan walimurid terkait penetapan biaya pendidikan. “Dasar penetapannya, dari mekanisme rapat tahun sebelumnya,” ujarnya.

Terkait Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama masa pandemi Covid-19, ia menjelaskan,  penggunaan sudah sesuai dengan peruntukkannya. Seperti, bayar gaji tenaga honor, listrik, internet, dan beli pulsa paket data internet untuk guru. (cw25/rid)

1 thought on “Penarikan IPP Rp3,5 Juta di SMKN 2 Terbanggibesar Tuai Protes Wali Murid

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *