Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono menyebut jenjang penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sementara bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak maksimal.
Menurut Sumarsono, selama ini pengadaan bahan makanan untuk program BPNT di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui pihak ketiga.
Baik PT atau CV yang ditunjuk atau menang tender. Padahal, kata dia, hampir di setiap kampung telah memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Di samping itu, bahan-bahan makanannya juga tersedia.
“Namun, karena pengadaan bahan makanan tersebut dilakukan pihak ketiga, maka kebanyakan barang-barang didatangkan dari luar kampung dan badan usaha kampung tak ikut dilibatkan. Selain memerlukan biaya operasional tinggi, pengusaha yang mengadakan barang juga harus untung,” kata Sumarsono, Senin (20/7/2020).
Dampaknya, bantuan yang diterima masyarakat tak bisa maksimal, BUMK tidak bisa ikut berkembang, makanan pokok hasil pertanian dari kampung setempat tak terdongkrak pemasarannya.
Menurut Sumarsono, jika sistemnya bisa disederhanakan, bukan hanya KPM yang terbantu, tetapi BUMK bisa difungsikan dan bahan makanan produk petani setempat bisa lebih mudah terjual. “Perusahaan itu kan juga mencari keuntungan. Seharusnya cukup lewat BUMK saja, ” katanya.
Ia menyampaikan, pendapatnya ini menyusul postingan tentang dugaan kerugian negara yang berkisar Rp3-5 miliar dalam penyaluran BPNT di Lamteng. Kerugian itu berawal dari informasi bahwa KPM di banyak tempat hanya menerima bahan makanan dengan nilai sekitar Rp150 ribu, dari nilai yang seharusnya Rp200 ribu.
Teknis turunnya BPNT dimulai dari masuknya dana ke ATM/rekening atas nama KPM, kemudian dicairkan dan diserahkan ke KPM dalam bentuk bahan makanan. Sistem ini makin mudah dilakukan karena ATM milik para KPM tidak bisa digunakan sembarangan tanpa persetujuan pendamping. Tak hanya itu, bahkan di beberapa tempat, para KPM tak memegang sendiri ATM nya. (cw26/rid)
good