Rapat Komite SMKN 1 Terbanggibesar Temui Jalan Buntu

Walimurid Pertanyakan Rincian Penggunaan Uang

RADARLAMTENG.COM, TERBANGGIBESAR- Rapat komite yang berlangsung di SMKN 1 Terbanggibesar, menuai berbagai protes dari walimurid. Pasalnya, rincian penggunaan anggaran tahun ajaran 2017/2018 dinilai tidak transparan.

Rapat yang berlangsung di aula SMKN tersebut, membahas uang penarikan komite untuk Tahun ajaran 2018/2019 kelas XI dan XII. Sementara untuk kelas X sudah diputuskan dalam rapat sebelumnya dan dikenakan biaya Rp 5 juta persiswa.

Ketua komite SMKN 1 Terbanggibesar, Nasri Kosasih, saat membacakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran komite, tiba-tiba di protes sejumlah walimurid yang menginginkan rincian penggunaan uang komite.

“Kami minta rincian penggunaan uang untuk belanja apa saja,” kata Irawan salah satu walimurid, saat pembacaan pengeluaran anggaran komite, sekaligus mempertanyakan keuangan komite yang menurutnya tidak transparan.

Bagaimana walimurid mau setuju dengan adanya penarikan uang komite lagi kalau penggunaan sebelumnya walimurid tidak tahu.

“Misal, kalau untuk bangunan mana fisiknya, kalau untuk kegiatan, kegiatan apa. Rinciannya mana, seperti apa,” tegasnya disambut tepuk tangan walimurid yang menginginkan pihak komite memberikan rincian penggunaan uang komite.

Sementara itu, lanjut Irawan, Dewan Pendidikan Lamteng Saptono Rudianto yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan bahwa pungutan itu sah. Sedangkan, di PP 75 komite tidak boleh mengambil pungutan hanya berbentuk sumbangan.

“Nah semua ini kan harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang digunakan,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut Ketua Dewan Pendidikan Lamteng, Saptono Rudianto yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari wali murid terkait uang penarikan atau sumbangan itu sudah tertuang dalam peraturan Pemerintah no 48, tahun 2008, pasal 51, ayat 5, huruf c yang menyebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berasal dari peserta didik atau orang tua/walimurid.

“Seperi yang tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 75 tahun 2016 pasal 1 angka 4 dan 5. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak sekolah dapat melakukan pungutan pendidikan baik menggunakan istilah pungutan pendidikan atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP),” ujarnya.

Namun, terkait permintaan walimurid yang menginginkan adanya transparansi penggunaan anggaran. Saptono mengakui adanya kesalahan dalam pembuatan laporan yang seharusnya merincikan kegunaan nya.

“Harusnya kepala sekolah melaporkan penggunaannya dana BOS dan pihak komite juga melaporkan penggunaan anggaran. Wajar saja jika walimurid mempertanyakan perincian keuangan, pihak komite hanya membacakan totalnya. Harusnya disampaikan rencana nya, apa dan realisasi nya apa. Sehingga jika tidak terealisasi tahun depan bisa diganti atau dihapus,” ujarnya.

Alhasil, rapat yang seharusnya membahas biaya komite untuk Tahun ajaran 2018/2019 menemukan jalan buntu dan dihentikan pihak sekolah dengan waktu yang tidak ditetapkan. (cw25)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *