- Advertisement -spot_img
Sabtu, 21 November 2026 | 03:54
BerandaProvinsiLamtengKejari Lampung Tengah Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Proyek Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin,...

Kejari Lampung Tengah Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Proyek Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kerugian Negara Rp6,7 Miliar

- Advertisement -spot_img

Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan ruas Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun Anggaran 2025.

Tak hanya menetapkan tersangka, penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap keempat orang tersebut pada Jumat (20/11/2026). Mereka kini dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Gunung Sugih untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Kepala Kejari Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., dalam keterangan persnya menyampaikan, proyek peningkatan jalan tersebut berada di bawah Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah.

Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah itu memiliki pagu anggaran sebesar Rp15 miliar, dengan nilai kontrak mencapai Rp14,935 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan e-purchasing.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik telah memeriksa 28 orang saksi serta melakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan. Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing.

Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penyidikan dan setelah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Kejari Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempatnya masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS selaku pelaksana pekerjaan, DEP sebagai pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan, serta ES selaku konsultan pengawas.

Penetapan tersangka tersebut dituangkan dalam empat surat penetapan tertanggal 20 November 2026, dengan mempertimbangkan peran dan keterkaitan masing-masing pihak dalam rangkaian proses pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan.

Lebih lanjut, Rita mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan indikasi kerugian keuangan negara mencapai Rp6.744.764.246,90 atau sekitar Rp6,74 miliar.

Ia menegaskan, pihaknya berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, cermat, dan akuntabel. Setiap langkah penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.(Rls/sci/rid)

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
Stay Connected
16,985FansSuka
2,458PengikutMengikuti
61,453PelangganBerlangganan
Must Read
- Advertisement -spot_img
Related News
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here