Radarlamteng.com, GUNUNGSUGIH – Plt. Kadisdikbud Lampung Tengah, Dr. Hi. Nur Rohman menyatakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya siap menerima kritik demi memajukan dunia pendidikan.
“Kalau ada yang kurang pas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah silahkan diberi kritik atau masukan. Sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh Pak Bupati (Musa Ahmad) Saya sangat open kritik,” kata Nur Rohman, Senin 5 Februari 2024.
Menurut Nur Rohman, perbaikan sistem pendidikan harus terus dilakukan. Saat ini, ia menyatakan memang sedang fokus pada pembenahan internal. Yakni SDM serta sarana dan prasarana.
“Kita akan semaksimal mungkin melayani staekholder pendidikan. Baik itu guru, kepala sekolah, siswa maupun orang tua siswa. Jika dalam pelayanan terdapat hal-hal yang tidak baik oleh oknum dinas pendidikan, silahkan laporkan ke saya. Kalau memang masih bisa dibina akan saya bina. Kalau tidak bisa dibina, kita serahkan untuk diproses secara prosedur atau aturan,” tegas Nur Rohman.
Kemudian terkait fokus pada sarpras yakni mengubah dan memperbaiki fasilitas yang ada di kantor Disdikbud Lampung Tengah.
Dia menyadari setiap hari banyak orang datang ke kantor yang membutuhkan pelayanan. “Sehingga sarpras jadi fokus kita untuk diperbaiki,” jelas Nur Rohman.
Contoh kecilnya, kondisi toilet. Kini, sudah lebih bersih dan nyaman dipakai. “Termasuk di halaman depan kantor. Pohon-pohon yang tinggi dan rimbun kita pangkas supaya kantor lebih terlihat rapih,” imbuhnya.
Selanjutnya, pihaknya berencana akan merenovasi ruang pengawas di sisi kantor disdikbud yang saat ini kondisinya memprihatinkan.
“Kita akan renovasi juga itu sebagai bentuk apresiasi kita. Karena memang pengawas akan lebih kita libatkan dalam mencapai visi pak bupati di bidang pendidikan. Agar dunia pendidikan Lampung Tengah mampu mengangkat citra daerah, baik di daerah Lampung, nasional bahkan hingga internasional. Pengawas adalah sosok senior di dunia pendidikan yang pemikirannya sangat kita butuhkan,” tandasnya.
Dengan pembenahan di setiap lini internal ini diharapkan dapat memotivasi sekolah yang bernaung di bawah Disdikbud Lampung Tengah untuk dapat berubah juga. “Kita sebagai contoh harus memberi contoh yang baik ke sekolah,” lanjutnya.
Lebih jauh Nur Rohman memaparkan soal kabar yang menyebut terjadi dugaan pungli pembuatan stempel. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai informasi, namun perlu ada hal yang diluruskan.
Menurut dia, tidak ada pungli dalam hal itu. Ia menjelaskan kronologi awalnya. Saat itu, tanggal 27 Desember 2023 turun surat edaran dari bupati terkait pembuatan stempel untuk satuan pendidikan di Lampung Tengah.
Secara prosedur, surat edaran bupati turun ke OPD terkait, yakni dinas pendidikan dan kebudayaan.
“Surat edaran bupati itu kita pelajari. Setelah itu baru kita turunkan ke satuan pendidikan,” katanya.
Nah, di sini dimanfaatkan oknum di luar dinas pendidikan. Sebelum surat edaran dari disdikbud turun, surat edaran bupati sudah disebar. Ada oknum di luar disdikbud yang menyebarnya.
“Sehingga ada beberapa pihak sekolah yang langsung membuat stempel tersebut. Lalu ada oknum yang mengkoordinir pembuatannya. Itu awalnya kami tidak mengetahui. Baru setelah surat edaran dari kami disebar banyak sekolah yang bertanya,” kata Nur Rohman.
Sebelum surat edaran Disdikbud Lamteng keluar, sudah diperingatkan agar menunggu arahan terlebih dahulu dari dinas.
Memang ada sedikit tambahan untuk stempel di satuan pendidikan tingkat SMP, SD dan TK. Yakni lingkaran atas terdapat tulisan Pemkab Lampung Tengah.
Di lingkaran bawah ditulis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu terdapat logo Lamteng di tengah lingkaran, dan di bawahnya ditulis nama lengkap sekolahnya.
Dia pun menegaskan Disdikbud Lamteng tidak pernah menginstruksikan untuk membuat stempel secara kolektif.
“Itu silahkan sekolah masing-masing. Kolektif boleh, membuat sendiri boleh. Yang pasti tidak ada pegawai saya yang mengkoordinir pembuatan stempel secara kolektif. Apalagi sampai mematok harga,” pungkasnya. (rid)