Radarlamteng.com, SEPUTIHRAMAN – Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sempat tertunda sampai ke masyarakat penerima, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) I Komang Koheri, S.E. bersama Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dr. H. Bustami Zainudin, S.Pd., M.H. mengawal langsung percepetan penyaluran bansos tersebut yang di selenggarakan di Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputihraman, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), Jumat (28/1/2022).
Anggota DPR RI, I Komang Koheri, S.E., mengatakan bahwa masih banyak penerima bantuan yang belum menerima bansos baik BPNT maupun PKH karena dananya sempat tertahan sampai berbulan-bulan di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Maka dirinya sebagai anggota DPR RI Komisi VIII Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II, meminta kepada menteri sosial untuk dilakukan percepatan penyaluran secara tunai, agar dana tersebut sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya.
“Kami meminta kepada menteri sosial agar dana yang tertahan di Bank Himbara tersebut, langsung di salurkan langsung tunai. Dan kita minta dalam waktu 1 bulan ini semua saldo yang memang tertahan di bank tersebut dapat diberikan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.
Komang Koheri menjelaskan bahwa untuk Provinsi Lampung bansosnya mendekati hampir Rp3,7 Triliun. Dan tambahan dengan kartu baru menjadi hampir mendekati Rp4 Triliun.
“Dari beberapa kartu baru ini, sepertinya ada 20 persen kartu yang memang belum tersalurkan dan nilainya mendekati sekitar Rp20 Milyar. Dan ini harus segera di distribusikan, karena itu menjadi hak mereka (KPM, red). Dan kita kemarin menekan Bank Himbara (BRI dan Bank Mandiri, red) supaya langsung mendistribusikan. Dan saya buktikan langsung hari ini saya kumpulkan mereka untuk mendapatkan uang tunai. Karena ini harus di percepat,” tegasnya.
Pihaknya menambahkan, ini sebagai bentuk perjuangan dirinya untuk masyarakat Lampung khususnya Lampung Tengah.
“Kami menyerahkan sebanyak 1.010 kartu kepada KPM, dan langsung uang tunai. Dan rata-rata tertahan 5 bulan bahkan ada juga sampai 8 bulan. Di kabupaten Lamteng sendiri, untuk BPNT ada hampir 70 ribu. Dan ini dananya cukup besar sekali,” papar politisi PDI Perjuangan ini.
Komang Koheri menambahkan, ini merupakan bansos pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 dan baru di salurkan di Januari 2022. “Karena ini merupakan kartu penambahan baru. Sehingga baru di salurkan di Januari ini. Makanya kami minta untuk dilakukan percepatan dan langsung tunai,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Bidang Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Margowiyono mengatakan percepatan ini merupakan kebijakan Mentri Sosial yang sangat baik. Karena pada proses pendataan yang dilakukan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dengan Pemda, terjadi berbagai dinamika pemadanan data yang tentunya ini menjadi catatan bagi Kemensos untuk segera memperbaikinya di tahun 2022.
“Sekarang kami sudah mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan selalu berkoordinasi dengan Dukcapil, untuk pemadanan data. Dan Terjadilah hal-hal yang mungkin di akhir tahun anggaran ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, dan ada yang belum di manfaatkan. Makanya pada kesempatan ini dengan aturan yang ada, itu diperbolehkan untuk melakukan pendistribusian sekaligus pencairan. Karena dibutuhkan masih ada 105 hari yang akan dilakukan oleh Kemensos,” ujarnya.
Margowiyono menjelaskan bahwa keterlambatan ini karena adanya proses pemadanan data dari Kemensos, Disdukcapil, Pemda, bahkan dari para pendamping-pendamping PKH. “Karena memang yang paling krusial adalah di pemadanan data. Untuk itu kami bersinergi dengan DPR RI dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan ini. Dan ini bukan hanya di Lampung yang dilakukan percepatan. Karena memang masih ada anggaran-anggaran yang menjadi hak yang harus segera di berikan. Mudah-mudahan di tahun 2022 makin diminimalisir dan di akhir tahun 2022 semua clear dan tidak ada lagi keterlambatan,” ungkapnya.
Sementara, Anggota DPD RI Bustami Zainudin mengatakan Untuk menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPD RI yakni pengawasan maka hari ini dirinya bersama Anggota DPR RI I Komang Koheri ingin memastikan bahwa program yang sudah disepakati bersama dengan pemerintah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan si penerimanya.
“Kita tahu bahwa masyarakat kita ada juga yang tidak termonitor. Sehingga terkadang masih ada yang tidak berhak bisa dapat, namun yang memang berhak justru tidak dapat. Untuk itu kita akan terus melakukan evaluasi,” bebernya.
Bustami berharap, kedepan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, dan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung semakin menurun.
Selain di hadiri Anggota DPR RI, DPD RI dan dari Kemensos RI, kegiatan tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi Lampung Ni Ketut Dewi Nadi, S.T., Anggota DPRD Lamteng Ni Made Winarti, S.E, Kepala Dinas Sosial Lamteng , Haris Fadilah, Camat Seputihraman, serta perwakilan dari Bank BRI Lampung. (tka/rid)